1. mencabut PP No. Kementerian Kesehatan RI. Informasi geotag Apotek b. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG. Kepmenkes ini didasarkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan. pedoman bagi apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian berdasarkan resep dokter atau dokter gigi. JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, Menimbang : a. 25 tahun 1980 tentang Perubahan atas PP. 5 Obat Psikotropika Menurut Undang - undang no. d. Standar Pelayanan. Membuat catatan informasi pasien. Sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian c. Hal ini ditandai dengan penandatanganan surat pengajuan penyesuaian RUU Kefarmasian yang kini tercantum dalam Prolegnas long list 2019 – 2024 nomor 82 menjadi RUU Praktik Apoteker. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-undang No. Undang-undang dengan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 1. (1) Ijin-ijin yang telah diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada asisten apoteker untuk melakukan pekerjaan pharmasi sendiri tanpa dibawah pengawasan seorang apoteker menurut pasal 1 Undang-undang No. Peraturan Perundang-undangan di Apotek. 2. 9. Pemilihan lokasi ini sangat penting dalam bisnis apotek dan harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Studi kasus yang kedua perbuatan yang dilakukan oleh apotek merupakan pelanggaran karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang dalam hal ini diatur dalam Undang-undang RI No. Daftar isi: Jenis obat wajib, Download PDF DOWA, Daftar obat wajib apotek, Kontrasepsi oral, Gangguan pencernaan, Obat tenggorokan dan mulut, Saluran napas, Pereda nyeri, Obat. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi, tanggung jawab teknis farmasi terletak di tangan seorang apoteker. Undang-undang No. Atas penyusutan/amortisasi. Apoteker adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan tugas di. Dasar hukum Permenkes 26 tahun 2020 tentang Perubahan Permenkes 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik. 1. tetapi dalam undang-undang ini tidak dijelaskan secara pasal-perpasal melainkan hanya sekedar hak-hak konsumen secara umum. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. ISO 4. Produk obat-obatan dan makanan diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Judul. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,. BAB II PERSYARATAN PENDIRIAN Bagian Kesatu Umum Regulasi pendirian apotek harus memiliki jarak minimal dari a potek lain dan sebaiknya harus . Sebagaimana tercantum dalam undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan yang menyebutkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Obat Keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter Apoteker di Apotik. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. 1937 No. di bidang Farmasetika diperoleh dari Kumamoto University pada tahun 2017. Inilah yang dikenal dengan OWA”. 4. pasal 10 ayat (3) Undang-undang No. Ketentuan Pasal 18diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:Undang-undang Hukum Pidana, apoteker yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan. Undang-undang No. PENDAHULUAN . apoteker adalah untuk menjamin bahwa pasien menerima obat dan pengobatan dengan baik, aman, dan efektif sesuai dengan tujuan terapi. 8/1999 yang menjelaskan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, DI APOTEK STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK BAB I PENDAHULUAN A. Peraturan Perundang-undangan. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker b. 5 Tahun 1997 merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, danApoteker tidak melakukan pekerjaan kefarmasiannya seperti pada Undang-Undang Kesehatan No. a. 2 Dasar Hukum Pelanggaran. baik dokter, perawat, apoteker dan para guru besar kesehatan dari berbagai universitas. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Farmasi perlu ditetapkan peraturan mengenai apotik; Mengingat: 1. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara No. Hal ini ditandai dengan penandatanganan surat pengajuan penyesuaian RUU Kefarmasian yang kini tercantum dalam Prolegnas long list 2019 - 2024 nomor 82 menjadi RUU Praktik Apoteker. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 24, Undang-undang No. 3086); 3. Si. b. 1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mencabut Surat Izin Apotik (SIA) apabila : a. BAB II PERSYARATAN PENDIRIAN Bagian Kesatu Umum Sebagaimana diketahui bahwa obat merupakan produk kesehatan yang dalam penggunaannya harus mengikuti tata cara dan persyaratan (resep dokter, apoteker, apotek, maupun toko obat), Walaupun terkesan. 1 Definisi Etika Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikandan Kebudayaan (1998) merumuskan pengertian etika dalam tiga arti sebagai. Terkait obat keras, yang diatur dalam PP Farmasi adalah bahwa dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker dapat menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2). bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang di bidang praktik kefarmasian, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Apoteker; b. Peraturan Pemerintah No. Si. STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek; Mengingat : 1. Apotek Rakyat dilarang meracik obat sesuai dinyatakan pada Pasal 5 ayat 2. Buku Kolaborasi Seluruh Negeri Menanggulangi Pandemi. Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosialnya. BAB I: Kewajiban umum. Sebagai alat penyalur perbekalan farmasi, apotek merupakan sarana pelayanan kesehatan yang wajib menyediakan dan menyalurkan obat dan perbekalan farmasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. fungsi PBF terdiri dari : 1. Sedangkan bagi teman Anda, karena dia telah membantu Sinsei tersebut, maka dapat dipidana dengan pidana penyertaan dan/atau pembantuan (lihat Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana - “KUHP”). pengendalian apotek sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang berlaku. Ilmu Resep 3. 56 KB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Senin, 26 Oktober 2020 Diperbarui Jumat, 6 November 2020 Permenkes 26 Tahun 2020 tentang […]Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik. Mengingat : 1. 36 Ta hun 2009 tentang Kesehatan pengganti Undang – Undang Kesehatan Nomor. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Kefarmasian di Apotek ditetapkan Menkes Nila Farid Moeloek di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2016. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. , Apt Disusun Oleh : Nama : Zuleka Almira NPM :173110212 Kelas : 6G PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS TULANG BAWANG LAMPUNG 2020 KATA PENGANTAR Dengan segala kerendahan hati penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta’ala. ApotekerPengelolaan apotik menjadi tugas dan tanggungjawab seorang apoteker dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 9, BN. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik. Bangunan apotek harus bersifat permanen dapat menjadi bagian atar. Undang-undang No. 36 tahun 2009 Pasal 108 yang berbunyi ““ Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter,. Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2. Apoteker sudah tidak lagi memenuhi ketentuan yang dimaksud pasal 5 dan atau; b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 2. Majalah Farmasetika – Direktur Pelayanan Kefarmasian, Dita Novianti, S. Apa itu Apoteker dan Apotek? Penting untuk diinformasikan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker sebagaimana yang diatur dalam PP 51/2009. , S. o o e a. Tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dilaksanakan tanpa mengurangi tugas dan tanggung jawab seorang dokter berdasarkan ketentuan peraturan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun Tentang Narkotikaundang sendiri sebagai dasar hukum profesinya. Tentang Obat Wajib Apotik, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian,. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Obat wajib apotek, adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker pengelola apotek tanpa resep dokter. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. docx. 3495) 3. Dalam halaman ini akan berisi “Daftar Lengkap Regulasi Kefarmasian yang Wajib Diketahui Apoteker “. R. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru; f. Undang-Undang Nomor 5. 000 peraturan Indonesia lainnya disini!!Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Profesi Apoteker; Mengingat : 1. Download Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 August 9, 2023; Surat Edaran BPOM : Kualifikasi Pemasok Bahan ObatUndang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran. Mengingat : 1. memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di Apotek; dan c. Khusus untuk kode etik apoteker di Indonesia, terdapat 15 pasal yang dibagi dalam 5 bab yang dijadikan sebagai landasan moral dalam menjalankan tugas secara profesional. Regulasi pendirian apotek harus memiliki jarak minimal dari a potek lain dan sebaiknya harus . Undang-undang Kesehatan RI No. Atas segala Rahmat, Hidayah, dan ridho-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Makalah Mata Kuliah Undang – Undang Kesehatan tentang “IMPLEMENTASI KODE ETIK APOTEKER DALAM PELAYANAN KEFARMASIAN “. 10. 2 Sarana dan Prasarana di Apotek Sarana dan prasarana Apotek dapat menjamin mutu sediaan Farmasi, alatJika Anda ingin mendirikan apotek berdasarkan undang-undang, Anda harus memiliki setidaknya: lokasi; Pemilihan lokasi ini sangat penting dalam industri farmasi dan harus disetujui oleh dewan kabupaten/kota. Memenuhi ketentuan dan batasan tiap OWA (misal kekuatan, maksimal jumlah obat yang diserahkan, dan pasien sudah pernah menggunakannya dengan resep) 2. Undang-undang No. Sehingga pasal tersebut bertentangan dengan: a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. ) o v' 0 o v; O v) 0 O a. 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata. id : 20 hlm. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEREDARAN, PENYIMPANAN, PEMUSNAHAN, DAN PELAPORAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,. Undang-undang Obat Keras (St. (3). 541). 338, TLN No. Apotek: 1. 2. Pasal 4 Pengaturan pedoman penggunaan antibiotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. a. 2. Kemudian ada Apoteker baru yang akan menggantikan Apoteker Y. PMK No 3 Tahun 2021 ini dikeluarkan dengan menimbang bahwa untuk menjamin keselamatan pasien dan melindungi masyarakat dari peredaran obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan kemanfaatan, perlu disusun perubahan penggolongan, pembatasan, dan kategori obat berdasarkan risiko keamanan dan. 10. Tipe Dokumen. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 1997 tentang Psikotropika; 2. bahwa jabatan fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya yang. PENDAHULUAN . Tempat penyimpanan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Industri Farmasi, PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, dan tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi, Toko Obat, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan wajib menjamin keamanan, khasiat, dan mutu Narkotika, Psikotropika, dan. Dasar Hukum Pendirian Apotek. Diperoleh secara tidak sah; 3. Menurut KepMenKes RI nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 pasal 1 menyebutkan bahwa apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia (Anonim, 2002). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;. Jakarta Selatan 12950. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/identitas kepala. bangunan; c. Psikotropika adalah obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui. Undang-Undang Republik Indonesia No. Pengertian apotek Apotek adalah sarana pelayanan kesehatan untuk membantu meningkatkan kesehatan bagi masyarakat, apotek juga sebagai tempat. Apotek. Jika kerugian disebabkan oleh perjanjian kerjasama, maka gugatan ganti kerugian didasarkan atas wanprestasi dan jika di luar isi kontrak, maka gugatan gantiPasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. PENGERTIAN. Ancaman pidana terhadap pidana penyertaan adalah sama dengan ancaman pidana terhadap pelaku utamanya. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, d i t j e n P e r a t u r a n P e r u n da n g-n d a ng an. 1 Peraturan-Peraturan yang Melandasi Praktek Kefarmasian di Apotek 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undang, - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Apotek dapat dibantu oleh Apoteker lain, Tenaga Teknis Kefarmasian dan/atau tenaga administrasi. Pelanggaran (Undang-undang dan peraturan apa saja yang telah dilakukan oleh apotik tersebut) (Jelaskan secara singkat) 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Rumah Sakit adalah dokumen resmi yang mengatur tentang kriteria, standar, dan prosedur klasifikasi rumah sakit berdasarkan jenis, kelas, dan fungsi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);. H. Apa yang ada dalam undang-undang selalu mengandung pertanyaan: siapa yang berkomunikasi, untuk siapa dan bagaimana metode komunikasinya dan apa isi dari. undang-undang di bidang apotek yang berlaku. 23 tahun 1992, meliputi pembuatan, pengolahan,. apotek online tidak konsultasi dan langsung mengganti. fungsional Asisten Apoteker; c. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembagapendidikan. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021. 26 Tahun 1965 tentang Apotik UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. “Jika apoteker tidak lagi mempunyai perlindungan hukum. golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika. 541); z w z u' C < z z E o E O o a. 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga ; Permenkes No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1963 Tentang Farmasi : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1963 TENTANG FARMASI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa perlu ditetapkan peraturan perundangan dalam bidang farmasi.