13. 08. Sebagai misi dari GISA antara lain ialah membangun kesadaran-kesadaran yang diindikasikan melalui 4 hal. F-2. BAB II PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Kesatu Umum Pasal 2 (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri. Layanan Kependudukan dalam Genggaman. Mengantre di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan segera menjadi aktivitas usang. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan 2. Pengertian Penduduk. Administrasi Kependudukan bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan dengan murah, aman, cepat, tepat, tanpa biaya melalui peIayanan online. "Masalah administrasi kependudukan misalnya terkait Dukcapil karena ada salah nama, NIK,. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Penyerahan KTP oleh Kepala Dinas, Drs. 2. 94 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit, Serta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ; PERMENDAGRI No. Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Ketiga, hasil wawancara berdasarkan faktor organisasi, yaitu penetapan sistem: Dukcapil Kabupaten Jembrana masih menggunakan sistem lama sesuai Perbub No. 03. Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas : a. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. 3. PENDAHULUAN Perbedaan mendasar antara administrasi kependudukan, sistem administrasi kependudukan, pencatatan sipil dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dapat dilihat dari pengertian keempatnya di bawah ini : Pencatatan Sipil Adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh Instansi Penyelenggara Pencatatan Sipil Sistem Informasi. MerahPutih. Data kependudukan memegang peran penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan, dan evaluasi hasil pembangunan baik bagi pemerintah, swasta dan masyarakat. 8. Implementasi Sistem Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Desa Candigatak ini terdiri dari bagian front end yang dapat diakses oleh penduduk member maupun publik dan backbentuk administrasi kependudukan baik itu membuat atau merubah KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan lain-lainnya2. Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil digratiskan. F-1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran. Due to the above obstacles, four indigenous faith believers, by the Civil Defender Team, filed the judicial review to the Civil Administration Law to Constitutional Court on Wednesday (28/9). com Suratman, SH. 1 Desember 2015 48 ISSN: 2477-8133 e-ISSN: 2477-8125 3. Dinas; b. 3. “Jadi, ada dinamisasi setelah soft launching, beberapa hal terkait dengan optimalisasi layanan digital administrasi kependudukan dan izin tenaga kesehatan. Administrasi kependudukan. 1. Wewenang pokok Menteri dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional ; 2. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Uu 23-2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tujuan agar penduduk Kabupaten Bangka Tengah memperoleh pelayanan administrasi kependudukan secara mudah, murah dan cepat melalui inovasi yang diberikan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Si. Dokumen yang memuat identitas kependudukan pada saat itu dikenal dengan surat. Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana 2019, No. Koordinasi antar intansi dalam urusan Administrasi kependudukan 2. Peningkatan kualitas. Hum. Tujuan undang-undang ini adalah untuk menciptakan instrumen yang mengikat secara hukum yang mengatur. Referensi: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT PENYULUHAN TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KECAMATAN NGEBEL OLEH DENDY ETA MIRLANA, SE, M. Didownload 33. 1. Diberlakukannya Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tentuAdministrasi Desa. Due to the above obstacles, four indigenous faith believers, by the Civil Defender Team, filed the judicial review to the Civil Administration Law to Constitutional Court on Wednesday (28/9). Administrasi Kependudukan 2. bahwa guna pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Pemalang dan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah suatu sistem informasi yang ditumbuh-kembangkan berdasarkan prosedur-prosedur pelayanan administrasi kependudukan dengan menerapkan sistem teknologi informasi dan komunikasi guna menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Memperbaiki sistem administrasi kependudukan di Indonesia harus mulai dari desa Sejumlah warga antri untuk merekam data Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Untuk petugas kelurahan dalam melakukan login sudah terset datanya untuk melakuk an login ke dalam tampilan petugas kelurahan. Menurut Simon 1958. Search. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. mendaftarkan uji materi terhadap UU Administrasi Kependudukan ke Mahkamah Konstitusi ( MK) pada Rabu ( 28/ 9) lalu. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Metode Penelitian Dalam penelitian ini penelitiInformasi Administrasi Kependudukan dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala nasional diterbitkan secara berkala per semester yaitu semester pertama diterbitkan tanggal 30. Untuk contoh dan format buku administrasi penduduk, bisa anda download langsung melalui link dibawah ini. ac. 20, Sumedang, Indonesia. 5. 12. Tim Teknis Pembinaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dapat melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 9 kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah. Penelitian ini menerapkan metode waterfall yang terdiri atas tahap perencanaan syarat-syarat, desain perangkat lunak, implementasi, dan pengujian. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau dataAdministrasi Penduduk. administrasi kependudukan kepada Penduduk yang sudah terdaftar dalam database kependudukan, di luar unit pelayanan utama pada dinas dan unit pelaksana teknis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 40 Tahun 2019Administrasi Kependudukan dengan system baru tersebut bila berjalan sesuai dengan ketentuan, dimulai dari kelengkapan biodata penduduk, pencatatan kelahiran, kematian, pindah dan datang, akhirnya akan mempermudah berbagai urusan yang diperlukan masyarakat berupa pelayanan publik dan pendayagunaan untuk penetapan kebijakan. b. 1. Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar” dengan penuh kebanggaan. Jumat, 20 Agustus 2021 19:18 WIB. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. penduduk pemberi kuasa. Pd dan Nisa Miftachurrahmah, S. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. PP No 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan1. Kependudukan selalu bersentuhan dengan. Judul panjangnya judul PP ini karena perubahan UU 23 tahun 2006 ke UU 24 tahun 2013, sebagaimana kita ketahui bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi. Sosialisasi Administrasi. Dasar Hukum. Administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 24 Tahun 2013) dan dimulai pada APBN-P Tahun Anggaran 2014 (pasal 87B UU No. Pendanaan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam APBN (pasal 87A UU No. 23 Tahun 2006 dan Perpres No. Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan. Administrasi kependudukan adalah kegiatan dalam penyusunan, penataan dan penertiban data dan dokumen penduduk yang diperoleh melalui pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, pengelolan informasi kependudukan, dan penggunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya (UU RI NomorInformasi Administrasi Kependudukan Desa Sawahan, antara lain:Tabel Admin, Tabel Agenda, Tabel bingkai, Tabel Galeri, Tabel Halaman, Tabel Kategori, Tabel Warga, Tabel Kartu Keluarga. 34. Pendaftaran Penduduk Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik & Pembangunan sektor lain. 122 kali. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; c. 1 NAMA JABATAN : Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 2 KODE JABATAN : 3 UNIT KERJA a JPT Madya : b JPT Pratama : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil c Admnistrator : Bidang Pendaftaran Penduduk d Pengawas : - e Pelaksana Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan f. Wijaya, Dian (2018) Penerapan Electronic Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Bojonegoro). Pentingnya administrasi kependudukan dalam peraturan perundang-undangan mengharuskan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tersebut dalam pelayanan publik terhadap kepengurusan adminsitrasi kependudukan untuk masyarakat. MAKALAH ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah kami yang berjudul “Administrasi Kependudukan”Pada makalah ini kami banyak mengambil dari berbagai sumber dan refrensi dan pengarahan dari berbagai pihak . 06 Surat Pernyataan. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Penelitian sebelumnya terdapat sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan yang dibangun, namun belum sepenuhnya dapat memudahkan petugas kantor kelurahan dalam melakukan perekapan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Informasi. Salah satunya melalui Program “PAK KADES MANTAB” dimana semua proses mulai dari Pendaftaran dan. administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Dengan menggunakan metode pengembangan software. (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Selain itu, masyarakat dan instansi pengguna data dapat memperbarui informasi mengenai adminduk. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK Terpusat. administrasi kependudukan didaerah tidak kalah penting, maka mulai tanggal 6 Januari 2009 Penanda tanganan dokumen kependudukan (K K dan KTP) dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan penerbitan dokumen kependudukan dilakukan oleh instansi pelaksana. Tata cara pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. KULON PROGO 2020. PERMENDAGRI No. Dalam pengurusan Administrasi Kependudukan di Kantor Kelurahan Embong Kaliasin sangat cepat salah satunya yaitu pengurusan surat domisili yang dimana dalam waktu setengah hari sudah jadi. 600 pejabat yang membidangi administrasi kependudukan dari provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mempunyai inovasi terbaru dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Surabaya yaitu program paket hemat atau PAHE. Peraturan Daerah Kota Batam. Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 25 ayat (4)', Pasal. Untuk mempermudah penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan yang dilakukan secara daring, pemerintah pusat mengeluarkan suatu kebijakan yaitu pelayanan administrasi kependudukan secara daring, yang telah dikukuhkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Database Serta Administrasi Kependudukan; Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang termasuk dalam Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing. Pengertian Kependudukan Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan (UndangUndang No. 00 sampai dengan 12. DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI. Data kependudukan perlu dikelola dengan baik untuk digunakan sebagai pelaporan danSISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 53 Peraturan. Buku ini digunakan atau diisi apabila setiap orang baik warga negara indonesia atau pun warga asing yang melakukan kunjungan singkat ke suatu Desa (tamu). 000. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi. 19/2016 PP No. Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Daerah, berkewajiban menyajikan data kependudukan berskala Provinsi yang diolah dan disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah, melalui data yang disediakan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). bidang administrasi kependudukan. Apabila pembiayaan bersumber dari PHLN, dikhawatirkan penyelesaian. Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di Desa baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk maupun perkembangan penduduk dimuat dalam administrasi penduduk. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. 1. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register akta Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota. Abstrak. 20, Sumedang, Indonesia, Institut 2 Pemerintahan Dalam Negeri Jl. 410 kali. Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Form biodata (F1. Dasar Hukum UUD 1945 Pasal 26 ayat (3) UU No. Kualitas penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan harus terjamin dengan baik, karena sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik yang akan diterima oleh masyarakat dimasa yang akan datang. Tahun ini sudah. 346 pejabat | Rakornas II Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 akan berlangsung pada 24-25 Oktober 2023 di Kota Palembang Sumatera Selatan. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, data dikelompokkan menjadi : 1. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital KEMENDAGRI adalah aplikasi yang memudahkan penduduk dalam pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Selanjutnya Terdapat beberapa keuntungan akibat diterapkannya aplikasi “Aku Dicari” dalam kepengurusan data administrasi kependudukan di Kabupaten Badung, dinilai dari segiPelayanan administrasi kependudukan pada Kantor Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan yang belum optimal ini sebagaimana telah diungkapkan di awal, salahsatunya disebabkan oleh kurangnya kualitas sumber daya manusia aparatur seperti pendidikan dan pelatihan yaitu pegawai yang pernah mengikuti Diklat kadang tidak. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati. . AP NIDK/NIP: 8864100016/197408062002121001 AKADEMI MANAJEMEN KOPERASI TANTULAR MADIUN TAHUN 2016 1 2 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga kami dapat melaksanakan dan. , M. Pusparagam Inovasi Adminduk Sumber: Street Level Innovation, Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN, 2016 KALIBER (Kepala Lingkungan Bersatu) Menyiapkan satu ruangan dan jam pelayanan khusus di Kantor Kelurahan, dimana Kepala Lingkungan saling membantu satu sama lain (Kaliber) sehingga proses pelayanan bisa. Bagian Ketiga Administrasi Penduduk Pasal 6. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatAdministrasi adalah fungsi yang berkaitan dengan manajemen dan arah semua tahap operasi perusahaan dalam bahan pengolahan informasi, komunikasi, dan memori organisasi. perumusan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan; Banyak penelitian yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan yang telah dilakukan dan menghasilkan solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah di atas. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi. Model inovasi Administrasi Kependudukan dengan fokus yang beragam di delapan pelaksana daerah (Kota Malang, Kota Batu, Kota Surabaya, Kabupaten Malang (provinsi Jawa Timur), Kabupatyen Musi Waras. NIK Diisi sesuai dengan NIK yang dimikili oleh penerima kuasa. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi [email protected] administrasi, proses kegiatan usaha juga menjadi ciri penting lainnya. Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Adminduk adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan Dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi Kependudukan (Adminduk) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik & Pembangunan sektor lain. Data Cadangan adalah. Administrasi Kependudukan sebagai system, bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak atas administrasi penduduk dalam rangka pelayanan publik dan perlindungan dengan penerbitan dokumen kependudukan serta tidak adanya deskrimunatif dalam pelayanan melalui peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Armaidy Armawi. Hal ini diatur dengan Permendagri 96 tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penata dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan D Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sip pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan se pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangun sektor lain. 16. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 6 Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Gubernur dengan kewenangan. Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban, dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui. kerjasama pemanfaatan data dengan instansi/lembaga pengguna; b. Jumlah pejabat dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota yang sudah dilantik oleh Mendagri (berdasarkan jumlah SK) sampai tahun 2022 sebanyak 4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. The research method in this paper uses a descriptive qualitative method with an inductive approach that aims. TENTANG DATABASE PERATURAN. Jabatan Tugas: 12. Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 2019, No. Penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan: 3. 954 c . 000,- (Lima puluh dua juta rupiah). Adapun jenis layanan yang disediakan, untuk di kantor Sudin Dukcapil Jakarta Selatan, seperti. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dianggarkan pada dengan DAK Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 rekening 1. 4. ac. LIVE WEBINAR - DUKCAPIL MENYAPA MASYARAKAT. 874 sedangakan sampai saat ini masih 29. meningkatkan kesadaran masyarakat dibidang administrasi kependudukan menuju masyarakat yang tertib, pemerintahan yang efektif dan efisien serta negara yang 5 Lihat pasal 1 ayat 10 undang-undang no 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Headline. - 7 - (2) Pengangkatan, kualifikasi, kompetensi, pengembangan karir, jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan. program administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. H. Pada skripsi ini penulis membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan Pasca DiKeluarkan Putusanadministrasi kependudukan di tingkat kecamatan yang berkedudukan di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. Data Penerima Kuasa 1. Kecarnatan adalah Perangkat Daerah. Web integrasi mandiri Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 3. Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Buku adalah lembar kertas yang berjilid yang digunakan untuk mencatat transaksi data kependudukan pada tingkat desa/kelurahan, unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota, Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan perwakilan Republik Indonesia.